MUTIARA HIKMAH

#Ibnu Mas’ud Ra: Aku tidak menyesal seperti penyesalanku terhadap sehari yang berlalu, yang berarti jatah usiaku berkurang, sementara amalku tidak bertambah.

Selamat Datang di Blog Pribadi I S N A E N I

Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima

KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan.


*sumber:
kompas.com
Read more »

Cisco Bentuk Aliansi IP for Smart Object

Sekelompok vendor teknologi terbesar dunia termasuk Cisco, Sun, Ericsson, Atmel, Freescale yang didukung oleh para pengembang sistem open source telah menciptakan aliansi "Internet Protocol for Smart Objects" (IPSO) yang bertujuan untuk mempromosikan "Internet of Things" di mana obyek-obyek sepele seperti termometer, radiator dan saklar lampu diberi alamat IP dan dihubungkan ke jaringan untuk mengkomunikasikan kondisi mereka atau lingkungan sekitar yang kemudian dianalisa. Aplikasi dari teknologi ini beragam mulai dari bangunan gedung otomatis dan hemat energi, perawatan perlengkapan pabrikan hingga pemantauan kondisi pasien di rumah sakit. 

Jean-Philippe Vasseur, seorang insinyur Cisco yang menjabat sebagai komisaris direksi teknologi IPSO mengatakan bahwa mereka "telah mengembangkan pemakaian IP di obyek pintar selama dua tahun dan saat kita mulai mempelajari jaringan-jaringan seperti ini, kita melihat banyaknya protokol tidak standar yang tidak memungkinkan pemakiaan IP dalam jaringan-jaringan tersebut." IPSO bertujuan untuk mempromosikan IP (
internet protocol) sebagai teknologi jaringan yang paling cocok untuk menghubungkan obyek/sensor "pintar." 

Mirip seperti IETF dan IEEE yang mengembangkan dan memelihara standar teknis untuk komunitas internet, IPSO akan melakukan pengujian-pengujian interoperabilitas, mendokumentasi penggunaan teknologi baru berbasis IP, melakukan kegiatan marketing dan menjadi sumber pengetahuan bagi mereka yang ingin mempelajari peran IP dalam menggabungkan semua obyek, tidak peduli bentuknya ke dalam jaringan IP. IPSO juga berharap untuk dapat menawarkan seminar teknis setiap bulan untuk menjelaskan teknologi ini dan apa yang dapat dilakukan partisipan dengan teknologi itu hari ini. 

Vasseur menambahkan bahwa yang mencegah pengembangan IP dalam 
smart object adalah vendor yang menggunakan protokol mereka sendiri, beranggapan bahwa protokol mereka akan menjadi standar de facto atau mereka yang tidak berpemikiran untuk menggunakan IP dismart object

Aliansi IPSO dibentuk oleh banyak anggota termasuk Arch Rock, Atmel, Cimetrics, Duke Energy, Dust Networks, EDF R&D, eka systems, Emerson, Freescale, IP Infusion, Jennic, Kinney Consulting, Nivis, PicosNet, Proto6, ROAM, SAP, Sensinode, SICS, Silver Spring Networks, Tampere University, Watteco dan Zensys. 
Read more »

Sebelum Akhir Desember 2009 Insentif Guru di Banten Dicairkan

SERANG | Sebanyak 151.569 guru di Provinsi Banten, akan menerima dana bantuan pendidikan atas kerja mereka. Bantuan tersebut berupa insentip dan tunjangan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebelum akhir Desember 2009.

Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga kerja (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ajak Muslim, mengatakan, Sumber dana tersebut berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2009.

“Saat ini kami sedang menyelesaikan berbagai administrasi para guru tersebut, agar saat peroses pencairan seluruhnya dapat berlangsung lancar,” katanya, ditemui di kantornya, Selasa (15/12).

Menurut Ajak, jumlah guru penerima insentif dan tunjangan di wilayah Provinsi Banten, mencapai 151.169 guru di semua tingkatan (SD dan SMA-red). Rinciannya, untuk guru suasta jumlahnya mencapai 40.040 orang. Masing-masing menerima Rp 900.000 pertahun.

Sedangkan untuk guru di daerah terpecil, yang bertugas di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, jumlahnya 90.904 orang. Mereka ini mendapat dana dari APBN melaui Dinas pendidikan Provinsi Banten, masing-masing Rp 1.350.000 petahun.

Sementara subsidi tunjangan guru non PNS yang SI dan D3 yang jumlahnya 15.968 orang, masing menerima Rp 200.000/bulan. Dari jumlah uang sebesar itu, mereka dibayar seluruhnya pada Desember 2009 tahun ini.

Sementara subsidi tunjangan pungsional non PNS di bawah SI yang jumlahnya mencapai 4.657 orang, mereka juga dibayar Rp 200.000/bulan. “Jadi masing-masing guru, nantinya dapat mengambil uang tersebut di PKPN sebelum akhir Desember 2009,” tuturnya. (Nur)
Read more »

Buyung, Tifatul Ribut

Percekcokan antara anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution dan Menkominfo Tifatul Sembiring di media terkait RPP Penyadapan makin ramai. Wasekjen PKS Fahri Hamzah pun turut berkomentar.

Pria yang pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial seputar cicak vs buaya ini, membela Tifatul yang merupakan mantan bosnya di DPP PKS.

"Buyung itu aktivis kurang mengerti demokrasi. Bagus kalau kita ajak berdebat tentang demokrasi," kata Fahri di sela-sela rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Menurut Fahri, setiap negara demokrasi, tak terkecuali Indonesia harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan penyadapan lewat RPP, kata Fahri, merupakan salah satu bentuk penghormatan HAM tersebut.

"Karena memang pihak yang gangguin itu memang nggak jelas sih, mereka mau mendukung negara demokratis tetapi menjulurkan otoritarian. Itu kan ngawur. Dalam demokrasi, Anda tidak boleh melanggar HAM," ujarnya.

Tantang Debat

Fahri pun menantang adovakat senior itu untuk berdebat soal demokrasi. Menurutnya, kontrol penyadapan dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM adalah mutlak dilakukan.

"Bagus kalau kita ajak berdebat tentang demokrasi. Dalam demokrasi, otoritarianisme penyadapan harus dikurangi. Kontrol terhadap penyadapan harus tinggi," ujarnya.

Mengenai ucapan Tifatul yang akan mempensiunkan Buyung dari Wantimpres, jelas Fahri, Tifatul hanya berpantun. Fahri meminta pernyataan mantan Presiden PKS itu tidak terlalu dianggap serius.

"Statemen Pak Tifatul selama ini bukan bermakna denotatif, tapi bermakna konotatif. Jadi biarkan saja, memang begitu," pungkasnya.

Read more »

KAMMI Cilegon Kumpulkan Koin Untuk Prita
















CILEGON | Sejumlah mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Cilegon, melakukan aksi solidaritas untuk membantu Prita Mulyasari yang diminta membayar ganti rugi Rp204 juta kepada rumah sakit Omni International Tangerang dengan mengumpulkan uang koin di gerbang kampus Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Senin (07/12).


Prita Mulyasari diminta membayar ganti rugi karena keluh kesahnya melalui e-mail dituduh telah mencemarkan nama baik rumah sakit itu.

“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan kami terhadap konsumen yang seharusnya mendapat pelayanan, malah ini sebaliknya harus membayar ganti rugi,” kata Ketua KAMMI Cilegon Azwar Anas di sela aksi simpatik itu.


Koin yang dikumpulkan dari aksi simpatik tersebut rencananya akan diberikan saat persidangan Prita mendatang. Azwar menegaskan aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan hukum yang dialami Prita.

“Sebagai konsumen, Prita berhak melakukan komplain terhadap rumah sakit,” katanya.


Menurut dia, dalam kasus yang dialami Prita ternyata membuktikan hukum tidak berpihak kepada masyarakat atau konsumen yang dirugikan. Para aktivis KAMMI juga berharap dengan kasus yang dialami Prita Mulyasari membuka mata hati pemerintah untuk segera melakukan reformasi terhadap institusi penegak hukum.


Dengan menggunakan alas dari kain berwarna putih dan kertas karton bertuliskan “koin untuk Prita”, para aktivis mengajak para mahasiswa di kampus itu berpartisipasi meringankan beban Prita.


Aksi itu juga menarik para penumpang kendaraan umum yang berhenti persis di depan kampus FT Untirta, dan dari dalam kendaraan mereka tidak segan melemparkan kepingan uang logam.

Read more »

Masjid Raya Senilai Rp 94 Miliar Selesai Dibangun

SERANG - Masjid Raya Provinsi Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemrintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang senilai Rp94 miliar sudah selesai dibangun.

Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Air dan Permukiman (PSDA-P) Provinsi Banten Winarjono di Serang, Jumat mengatakan, mesjid raya Provinsi Banten yang kontruksinya dibangun sejak Januari 2008 itu kini sudah hampir selesai.

Saat ini masjid tersebut masih dalam tahap pemeliharaan selama enam bulan oleh Dinas PS

DA-P dan rencananya akhir 2010 akan diserahkan pengelolaanya kepada Biro Kesra Provinsi Banten.

"Selama enam bulan berikutnya ada tahap penyelesaian akhir (final hand over) untuk penyempurnaan dan kelengkapan lainnya," kata Winarjono.

Ia mengatakan, Masjid Raya KP3B yang dibangun di atas lahan seluas 2,8 hektare (ha) tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp94 miliar sudah termasuk biaya operasional pelaksanaan MTQ Nasional XXII di lokasi tersebut.

Luas bangunannya mencapai 13.000 m2 terdiri dari lantai basement dan lantai dasar yang masing-masing luasnya 5.500 m2 dan 1.500 m2.

Sementara di luar masjid yang berdiri di tengah-tengah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten itu dibangun 4 buah menara dengan ketinggian masing-masing mencapai 46 meter.

Winarjono memperkirakan biaya operasional untuk masjid tersebut mencapai Rp800 juta setiap tahun yakni untuk biaya listrik, penjaga keamanan, pengurus taman, pesuruh dan biaya operasional lainnya.

Sementara itu Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Zaenal Arifin mengatakan, pihanya belum mengantongi nama untuk mesjid raya Provinsi Banten tersebut.

Namun demikian, jika mesjid itu telah diserahkan dari Dinas PSDA-P, pihaknya akan mengadakan seleksi atau fit and profer test oleh MUI Banten, untuk memilih pengurus DKM masjid tersebut.

Read more »

 

KABAR MEDIA

TARBAWI

TIPS 'n TRIK